Analisis Yuridis Penggunaan AI sebagai Organ Negara dalam Menangani Transnational Organized Crime of Corruption di Albania Menurut Hukum Internasional

Abstract

Penunjukan sistem kecerdasan buatan (AI) bernama Diella sebagai Menteri Negara Urusan Kecerdasan Buatan di Albania pada September 2025 merupakan fenomena tanpa preseden dalam hukum internasional. Penelitian ini menganalisis kedudukan dan legitimasi AI sebagai organ negara serta pertanggungjawaban negara (state responsibility) atas tindakan AI dalam penanganan kejahatan terorganisir korupsi transnasional menurut hukum internasional. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, penelitian ini berpijak pada Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (ARSIWA) 2001, UNCAC 2003, UNTOC 2000, serta EU AI Act 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan interpretasi progresif atas Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ARSIWA, Diella dapat dikualifikasikan sebagai organ negara karena menjalankan fungsi governmental authority (pengawasan pengadaan publik dan deteksi korupsi) atas nama Albania. Commentary ARSIWA yang menggunakan frasa inklusif "any person or entity" membuka ruang atribusi bagi entitas non-manusia. Lebih lanjut, karena AI tidak memiliki legal personality, segala tindakan Diella tetap diatribusikan kepada Albania berdasarkan Pasal 4, 5, dan 8 ARSIWA. Apabila penggunaan AI menimbulkan pelanggaran hukum internasional (misalnya diskriminasi algoritmik atau kesalahan identifikasi transaksi lintas negara), Albania wajib memberikan full reparation berupa cessation, guarantees of non-repetition, restitusi, kompensasi, dan satisfaction. Selain itu, Albania juga terikat kewajiban due diligence dalam tiga tahap: pre- deployment (audit bias), operasional (human-in-the-loop), dan post-incident (pelaporan dan akses investigasi).