<link rel="stylesheet" href="styles.f3b1fba60ec7970c.css">

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai

Loading...
Thumbnail Image

Date

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Universitas Islam Indonesia

DOI

Abstract

Studi ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai. Penelitian ini akan menggunakan konsep penegakan hukum yang dibatasi pada konsep penegakan hukum actual enforcement, dimana penegakan hukum harus dilihat secara realistis, sehingga penegakan hukum secara aktual harus dilihat sebagai bagian disreksi yang tidak dapat dihindari karena keterbatasan-keterbatasan, sekalipun pemantauan secara terpadu akan memberikan umpan yang positif. Dan ditinjau dari objeknya, dalam arti sempit yaitu penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis. Rumusan masalah yang diajukan memuat: Bagaimana penegakan hukum keimigrasian bagi warga negara asing yang melakukan tindak pidana keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai? Mengapa penegakan hukum keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai didominasi pada pengenaan sanksi administratif? Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum empiris. Data penelitian dikumpulkan dengan cara wawancara langsung di ruang bidang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai serta melalui kepustakaan, kemudian diolah dan hasilnya disajikan dalam bentuk uraian secara deskriptif. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan sosiologis. Hasil studi menunjukan bahwa penerapan penegakan hukum terhadap tindak pidana keimigrasian sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan, faktor penegakan hukum keimigrasian didominasi oleh pengenaan sanksi administrasi karena sanksi administrasi lebih mudah diterapkan, kurangnya sumber daya atau personel, kurangnya sarana atau fasilitas dan anggaran, serta kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya penegakan hukum keimigrasian yang adil dan efektif.

Description

Citation

Collections

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By