Asas Iktikad Baik dalam Kontrak Bagi Hasil Gross Split pada Sektor Hulu Migas

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh kewajiban untuk melaksanakan asas iktikad baik dalam kontrak termasuk pada kontrak bagi hasil Gross Split dan kemungkinan tidak dilaksanakannya asas iktikad baik oleh Pemerintah dalam pelaksanaan kontrak bagi hasil Gross Split dikarenakan Pemerintah Indonesia memiliki bargaining power yang lebih besar, sehingga perlu adanya perlindungan hukum bagi kontraktor. Kegiatan usaha hulu Minyak dan Gas Bumi sejatinya perlu dilaksanakan berdasarkan asas iktikad baik untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan kontrak yang bersifat jangka panjang dapat berjalan secara berkelanjutan. Penelitian ini memiliki rumusan masalah pertama, bagaimana asas iktikad baik dalam kontrak bagi hasil Gross Split pada sektor hulu Minyak dan Gas Bumi. Kedua, bagaimana perlindungan hukum bagi kontraktor atas tidak dilaksanakannya asas iktikad baik oleh Pemerintah dalam pelaksanaan kontrak bagi hasil Gross Split pada sektor hulu Minyak dan Gas Bumi? Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian normatif. Pendekatan Penelitian dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah pelaksanaan asas iktikad baik pada kontrak bagi hasil Gross Split. Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder dengan bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis data menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yang didapatkan yaitu berdasarkan ketententuan dalam Permen ESDM tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split, asas iktikad baik pada fase pra kontrak bagi hasil Gross Split tidak terimplementasi. Sedangkan asas iktikad baik pada fase pelaksanaan kontrak bagi hasil Gross Split terimplementasi dalam beberapa ketentuan Permen ESDM tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split. Perlindungan hukum bagi kontraktor atas tidak dilaksanakannya asas iktikad baik oleh pemerintah dalam kontrak bagi hasil Gross Split dapat melalui Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk Pemerintah, kontrak bagi hasil Grioss Spliit itu sendiri, penganjuan gugatan wanprestasi, dan arbitrase.