Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)

Abstract

Laporan keuangan merupakan salah satu informasi wajib dipublikasikan sebagai sarana pertanggung jawaban pihak manajemen terhadap pengelolaan sumber daya pemilik, serta jendela informasi yang memungkinkan bagi pihak-pihak diluar manajemen, mengetahui kondisi entitas. Dalam pengelolaan keuangan, pemerintah diminta untuk menyajikan Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD) yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah diterima secara umum. Laporan keuangan yang dibuat pemerintahan daerah setidaknya meliputi, Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan pemerintah daerah dapat dilihat dari beberapa hal antara lain karakteristik pemerintah daerah (ukuran pemerintah daerah, rasio kemandirian daerah, intergovernmental revenue, dan tingkat ketergantungan daerah). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya pengaruh karakteristik pemerintah daerah (ukuran pemerintah daerah, rasio kemandirian daerah, intergovernmental revenue, dan tingkat ketergantungan daerah) terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan regresi linier berganda untuk menguji hipotesis. Penelitian ini dilakukan pada pemerintah daerah yang berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tahun 2012 sampai dengan tahun 2015. Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh: 1) Ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah, 2) Rasio kemandirian daerah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah, 3) Intergovernmental revenue tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah, 4) Tingkat ketergantungan daerah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan daerah. Kata Kunci: Ukuran pemerintah daerah, Rasio kemandirian daerah, Intergovernmental Revenue, Tingkat ketergantungan daerah, Laporan keuangan pemerintah daerah