Hukum Waris Islam terhadap Pembagian Dana Pensiun ASN antara Anak dan Istri Kedua Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.05/2020

Abstract

Perbedaan antara hukum waris Islam dan hukum positif dalam menentukan penerima dana pensiun Aparatur Sipil Negara (ASN) menimbulkan persoalan hukum, khususnya terkait hak anak dan istri kedua. Penelitian ini bertujuan mengkaji kedudukan dana pensiun ASN dalam hukum waris Islam serta implementasi PMK Nomor 212/PMK.05/2020 dalam menentukan penerima dana pensiun. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif dan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif menggunakan teori hukum waris Islam dan teori dualisme hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana pensiun ASN dapat dipandang sebagai tirkah apabila telah menjadi hak ekonomi pewaris dan memenuhi unsur kepemilikan (al-milk). Namun, hukum positif menempatkannya sebagai hak administratif yang diberikan kepada penerima manfaat tertentu. Kondisi ini menunjukkan adanya dualisme hukum antara sistem kewarisan Islam dan sistem administrasi negara. Diperlukan harmonisasi kedua sistem hukum untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan bagi para ahli waris.