Implementasi Kebijakan Single Presence Policy pada Bank Umum di Indonesia

Abstract

Studi ini bertujuan untuk mengetaui implementasi kebijakan Single Presence Policy atau kepemilikan tunggal. Kebijakan Single Presence Policy itu sendiri melarang suatu pihak mengendalikan lebih dari satu bank dan memberikan opsi untuk melakukan struktur bagi pihak yang dimaksud dalam aturan tersebut. Opsi penyesuaian struktur yang ditawarkan oleh Bank Indonesia tidak mudah dilakukan oleh bank terutama pada bank BUMN. Maka dari itu sangat, penting adanya identifikasi lebih lanjut mengenai peran Bank-bank Umum di Indonesia dalam memenuhi kewajiban kebijakan Single Presence Policy ini baik bagi Bank Umum non BUMN maupun Bank Umum BUMN. Hal tersebut guna mengetahui bagaimana implementasi kebijakan Single Presence Policy tersebut dan bagaimana penegakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Metode yang digunakan lebih fokus pada metode normative yang dikaji melalui peraturan perundang-undangan dengan doktrin-doktrin yang pada akhirnya akan disesuaikan dengan keadaan di lapangan. Hasil studi ini menunjukan bahwa Bank Indonesia atau BI sebagai otoritas pelngawasan bank secara makro, tidak dapat secara tegas dan efektif dalam mengawal kebijakan Single Presence Policy tersebut hingga kebijakan tersebut tidak mencerminkan kepastian hukum dan keadilan. Penelitian ini akan mengarah pada penerapan kebijakan Single Presence Policy atau kepemilikan Tunggal Perbankan dan mengungkap penegakan yang dilakukan oleh otoritas yang dalam hal ini adalah Bank Indonesia.