Pelaksanaan dan Hambatan Diversi Terhadap Anak yang berkonflik dengan Hukum di Pengadilan Negeri Purworejo

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan dan hambatan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) di Pengadilan Negeri Purworejo. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif empiris dengan pendekatan konseptual, undang-undang, kasus, dan sosiologis. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan hakim, studi dokumen, dan kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan diversi di Pengadilan Negeri Purworejo telah mengacu pada UU SPPA, PP No. 65 Tahun 2015 dan Perma No. 4 Tahun 2014, namun tingkat keberhasilannya hanya mencapai 23% (9 dari 38 perkara) dalam periode 2023–2025. Kesepakatan diversi umumnya berbentuk ganti rugi atau pelayanan masyarakat, tetapi implementasinya belum seragam. Hambatan utama meliputi: (1) ketidaksediaan korban untuk berdamai, (2) kurangnya pemahaman dan koordinasi antar-pihak, termasuk peran fasilitator (hakim) yang tidak jelas definisi dan tugasnya dalam regulasi, serta (3) keterbatasan tenaga pendukung seperti pekerja sosial profesional dan partisipasi masyarakat. Faktor kultural, seperti pandangan masyarakat yang masih berorientasi pada hukuman retributif, juga turut menghambat tercapainya keadilan restoratif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun diversi telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum, efektivitasnya masih rendah akibat hambatan struktural dan kultural. Untuk meningkatkan keberhasilan diversi, diperlukan penguatan payung hukum, pelatihan teknis bagi hakim sebagai fasilitator, serta integrasi pihak-pihak pendukung seperti psikolog, tokoh masyarakat, dan tenaga kesejahteraan sosial.