EVALUASI PENGANGKATAN JABATAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN BATAM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2000 (Studi Kasus Pengangkatan Hatanto Reksodipoetro)

Abstract

Studi ini bertujuan untuk menganalisis: pertama mekanisme pengangkatan Kepala Badan Pengusahaan Batam sesuai dengan perundangan-undangan yang berlaku yaitu pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000? Kedua mekanisme pengangkatan kepala Badan Pengusahaan Batam pada Era Kepemimpinan Hatanto Reksodipoetro?Penelitian ini menitik beratkan pada penelitian hukum normatif, metode pendekatan yang digunakan antara lain: Perundang-Undangan. Penulis membatasi penelitian pada permasalahan tentang mekanisme pengangkatan Kepala BP Batam berdasarkan Undang-Undang No 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintan Pengganti Undang- Undang No 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dengan Studi Kasus Kepemimpinan Hatanto Reksodipoetro Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah pada Badan Pengusahaan Batam (BP Batam). Hasil analisis ditemukan bahwa dalam pengangkatan kepala BP Batam pada pengangkatan Bpk Hatanto Reksodipoetro tidak mengacu pada undang-undang yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 melainkan mengunakan Keputusan Presiden No 8 tahun 2016 juga tidak mengatur mengenai dasar hukum penetapan Ketua BP Batam. Dalam dasar pengangkatan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang yang mengatur sebelumnya.