Problematika Penerapan Sanksi Pidana Kebiri Kimia terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Anak: Studi Komparatif Maqāṣid Syarī‘ah dan Hak Asasi Manusia
Files
Date
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
DOI
Abstract
Peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap anak mendorong pemerintah menetapkan sanksi pidana tambahan berupa kebiri kimia melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020. Kebijakan ini memunculkan perdebatan karena bertujuan melindungi anak, tetapi dinilai berpotensi berbenturan dengan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan perspektif HAM dan Maqāṣid Syarī‘ah. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif serta dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebiri kimia masih diperdebatkan dalam perspektif HAM karena berkaitan dengan hak atas integritas tubuh dan larangan perlakuan yang tidak manusiawi. Sebaliknya, Maqāṣid Syarī‘ah memandang kebiri kimia sebagai kebijakan yang berorientasi pada kemaslahatan melalui perlindungan jiwa, keturunan, dan pencegahan kerusakan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebiri kimia dapat diterapkan sebagai instrumen perlindungan anak sepanjang pelaksanaannya memenuhi ketentuan hukum, bersifat proporsional, dan tetap menghormati hak asasi manusia.