Dinamika Pengaturan Pengisian Jabatan Kepala Daerah Studi Terhadap Kemunculan Dinasti Politik Di Daerah

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis norma yang terkandung dalam politik hukum pengaturan pengisian jabatan kepala daerah yang memiliki hubungan dengan petahana di indonesia dan mengajukan atau memberikan konsep desain pengaturan dinasti politik dalam pengisian jabatan kepala daerah. Permasalahan yang dihadapi adalah mengenai politik hukum pengaturan pengisian jabatan kepala daerah yang memiliki hubungan dengan petahana di indonesia dan desain pengisian jabatan kepala daerah dalam menjawab problematika dinasti politik di indonesia. Hasil dari penelitian ini bahwasannya pengisian jabatan kepala daerah yang memiliki konflik kepentingan dengan petahan terjadi karena politik yang digunakan menggunakan sistem politik kekerabatan yang mewariskan tahta kekuasaan kepada keluarganyam karena faktor habisnya masa jabatan atau tidak bisa menjabat lagi karena terbentur dengan peraturan syarat calon kepala daerah yang hanya boleh menjabat selama dua periode serta, kemudian dukungan partai politik yang lebih memilih keluarga petahana karena dianggap mampu memenangkan pemilihan, serta kurangnya pendidikan politik kepada masyarakat pemilih. Hilangnya norma dalam pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 33/PUU-XIII/2015 yang melegalkan berdirinya dinasti politik di daerah-daerah, oleh karenanya perlu untuk para pembentuk Undang-Undang mengatur kembali peraturan terhadap calon kepala daerah yang memiliki konflik kepentingan dengan petahana.