Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/puu-xiii/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan Terhadap Pemisahan Harta Bersama Setelah Dilaksanakan Perkawinan

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan terhadap pemisahan harta bersama setelah dilaksanakan perkawinan. Permasalahan yang ingin dijawab pertama tanggung jawab suami istri yang membuat perjanjian perkawinan pasca Putusan Mahkamah Kosntitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang perjanjian perkawinan terhadap pihak ketiga, kedua implementasi perjanjian perkawinan atas harta bersama setelah pelaksanaan perkawinan di hadapan notaris. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Teknik penggumpulan bahan hukum yang digunakan berupa studi Pustaka dan wawancara yang kemudian dianalisis secara desktiftif-kualitatif menggunakan teori kepastian hukum, teori hak, dan teori kewenangan notaris. Hasil penelitian menunjukan bahwa pertama, bentuk tanggung jawab suami istri pasca Putusan Mahkamah MK No.69/PUU-XIII/2015 terhadap pihak ketiga yaitu, suami istri harus membuat perjanjian perkawinan di hadapan notaris dengan itikat baik serta mengesahkan perjanjian perkawinan ke pegawai pencatat perkawinan maupun notaris untuk memenuhi asas publisitas yang bertujuan untuk mengikat pihak ketiga. Kedua, dalam implementasi perjanjian perkawinan atas harta bersama setelah perkawinan di hadapan notaris, merujuk pada Putusan No.69/PUU-XIII/2015 secara tekstual memberikan kewenangan baru bagi notaris dalam hal menerima pengajuan dan mengesahkan perjanjian perkawinan pasca dilangsungkannya perkawinan.