Penerapan ketentuan Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia dalam praktik pemberian kredit pada sektor perbankan

Abstract

Karya Ilmiah ini mengkaji penerapan ketentuan Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) dalam praktik pemberian kredit pada sektor perbankan. Seiring dengan semakin intensifnya perubahan iklim, lembaga keuangan diharapkan untuk mengalihkan modal dari industri bahan bakar fosil menuju kegiatan yang berkelanjutan secara lingkungan. Oleh karena itu, taksonomi keuangan berkelanjutan berfungsi sebagai instrumen hukum yang mengklasifikasikan kegiatan ekonomi menurut kriteria keberlanjutan dan membimbing praktik pembiayaan hijau. Studi ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan analisis komparatif terhadap Taksonomi Uni Eropa (Regulasi (EU) 2020/852); Taksonomi Perubahan Iklim dan Berbasis Prinsip Malaysia (Malaysia's Climate Change and Principle-based Taxonomy-CCPT) dan Taksonomi Keuangan Berkelanjutan di Cina. Analisis ini didukung oleh bahan hukum primer dan bukti empiris dari laporan yang diterbitkan oleh CELIOS (2024), CERAH-ATAMA (2025), dan Koalisi Bersihkan Indonesia (2025). Temuan tersebut mengungkapkan adanya kesenjangan signifikan antara kepatuhan regulasi dan perubahan perilaku substantif di sektor perbankan Indonesia. Meskipun OJK memperkenalkan TKBI pada Januari 2026 di bawah kerangka Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, TKBI tetap merupakan pedoman teknis yang tidak mengikat tanpa verifikasi independen atau mekanisme penegakan yang efektif. Kelemahan regulasi ini memungkinkan terjadinya greenwashing secara luas. Antara tahun 2021 dan 2024, lima bank domestik terbesar di Indonesia menyediakan pembiayaan batu bara sebesar USD 5,6 miliar. Oleh karenanya, TKBI harus diperkuat menjadi instrumen regulasi yang mengikat secara hukum, didukung oleh verifikasi pihak ketiga yang independen dan insentif fiskal serta moneter yang menginternalisasi eksternalitas lingkungan, memungkinkan keuangan berkelanjutan berfungsi sebagai pendorong nyata transisi hijau Indonesia daripada sekadar kerangka administratif simbolis.