Perbandingan Pengaturan Perlindungan Martabat Jenazah dan Tindak Pidana Nekrofilia di Indonesia dan Inggris

Abstract

Fenomena kejahatan seksual terhadap jenazah nekrofilia merupakan pelanggaran serius terhadap martabat manusia yang tidak hanya melekat pada manusia yang masih hidup akan tetapi manusia yang sudah meninggal berakhir pada kematian biologis. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, perbuatan tersebut belum diatur secara eksplisit sebagai tindak pidana khusus, melainkan masih dikualifikasikan secara implisit melalui Pasal 271 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP mengenai perlakuan tidak beradab terhadap jenazah. Rumusan norma yang bersifat umum serta ancaman pidana yang relatif ringan menimbulkan kekaburan hukum dan berpotensi melemahkan perlindungan terhadap kehormatan jenazah serta rasa keadilan masyarakat. Permasalahan ini menjadi semakin relevan apabila dibandingkan dengan praktik hukum di Inggris yang secara progresif merespons kejahatan nekrofilia melalui penguatan norma berbasis martabat manusia serta integrasi pendekatan kriminologis dan forensik. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan tindak pidana nekrofilia dalam hukum pidana Indonesia dan merumuskan konsep pengaturan ideal berdasarkan best practice sistem hukum Inggris. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan nekrofilia di Indonesia masih bersifat implisit dan multitafsir, sehingga diperlukan reformulasi kebijakan hukum pidana melalui pengaturan eksplisit dengan unsur delik yang jelas dan sanksi yang proporsional guna menjamin perlindungan martabat manusia pascakematian.