IMPLEMENTASI KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PEMILUKADA DI INDONESIA PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2007

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengetahui tentang pembentukan Mahkamah Konstitusi, bagaimana penanganan penyelesaian sengketa Pemilukada oleh Mahkamah Konstitusi pasca berlakunya UU Nomor 22 Tahun 2007, serta problematika yang dihadapi Mahkamah Konstitusi. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diambil langsung dari naskah UUD 1945 dan perundang-undangan yang terkait, sedangkan data sekunder, penulis peroleh dari bahan-bahan kepustakaan berupa buku-buku, hasil penelitian, jurnal, makalah ataupun dari internet yang berhubungan dengan obyek penelitian. Adapun data primer dan data sekunder diatas dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan, adanya ketidaksesuaian pada konstitusi mengenai kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah konstitusi dalam menangani penyelesaian sengketa Pemilukada, terdapatnya beberapa problematika yang perlu dibenahi dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa Pemilukada olah Mahkamah Konstitusi, serta memunculkan saran agar penanganan penyelesaian sengketa Pemilukada ke depan lebih efektif. Kata