Tinjauan Pelaksanaan Pendaftran Tanah Secara Sporadik di Kabupaten Dompu Menurut PP Nomor 24 Tahun 1997

Abstract

Studi ini bertujuan untuk mengetahui kondisi pelaksaan pendaftaran tanah secara sporadik di Kabupaten Dompu dengan judul “Tinjauan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah di Kabupaten Dompu Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997” dan rumusan masalah yang diajukan yaitu: bagaimana pelaksanaan pendaftaran tanah secara sporadik di Kabupaten Dompu?; apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan pendaftaran tanah secara sporadik di Kabupaten Dompu?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris data penelitian dikumpulkan dengan cara studi dokumen/pustaka, wawancara dan data yang didapatkan dari lapangan, kemudian data diolah menjadi satu bab desktiptif kualitatif dan hasilnya disajikan dalam bentuk uraian. Analisis dilakukan dengan pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian ini dilatarbelakangi karena kabupaten Dompu Merupakan Kabupaten kecil yang padat penduduk, dimana banyak sekali bidang tanah yang belum memiliki sertifikat, Hasilnya menujukan bahwa pelaksanaan pendaftaran di Kabupaten Dompu sudah berjalan lancar dan pelaksanaan secara terus menerus, namun jika dilihat dari jumlah bidang tanah yang belum terdaftar hal tersebut belum sepenuhnya dapat dikatakan sukses, dimana dari data yang didaptakan bahwa pelaksanaan pendaftaran tanah di Kabupaten Dompu secara sporadik baru berjalan seperemat dari jumlah bidang tanah yang ada. Hal tersebut terjadi karena belum maksimalnya pelaksanaan yang di lakukan oleh pihak kantor pertanahan, faktor penghambat yang terjadi diantaranya adalah pelaksanaan yang rumit dan tidak sederhana dan juga biaya besar yang harus dikeluarkan, selain itu masyarakat tidak mengindahkan hukum yang seharusnya di jalankan dengan baik. Penelitian ini merekomendasikan perlunya perhatian lebih dari pemerintah maupun masyarakat bahwa pelaksanaan pendaftaran tanah sangatlah penting untuk dilakukan karena hal tersebut dapat memberikan perlindungan hukum bagi tanah dan pemegang hak atas tanah