<link rel="stylesheet" href="styles.f3b1fba60ec7970c.css">

Politik Hukum Pengaturan Organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI)

dc.Identifier.NIM23921031
dc.contributor.authorFebriani, Hardini
dc.date.accessioned2025-09-27T08:21:33Z
dc.date.available2025-09-27T08:21:33Z
dc.date.issued2025
dc.description.abstractPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi dualisme kepengurusan organisasi Ikatan Notaris Indonesia terhadap calon Notaris. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui politik hukum dan Ius Constituendum Pengaturan Organisasi Ikatan Notaris Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Teknik Pengumpulan data yang terkumpul dari penelitian ini dengan studi kepustakaan dan wawancara. Wawancara dilakukan kepada Notaris tergabung kepengurusan Ikatan Notaris Indonesia (INI). Pendekatan yang digunakan penelitian ini adalah Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) dengan menelaah regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah hukum dalam penelitian ini. Hasil penelitian, pertama, adanya Dualisme kepengurusan dalam Ikatan Notaris Indonesia (INI) telah berdampak pada kekacauan administratif yang meluas, dari keabsahan keanggotaan ALB dipertanyakan, kebingungan penerbitan sertifikat Ujian Kode Etik Notaris (UKEN), pengangkatan calon notaris tertunda, serta perpindahan dan perpanjangan jabatan notaris terhambat hal ini berujung pada melemahnya pelayanan publik, mengganggu legalitas profesi, dan menimbulkan kerugian materiil serta reputasi bagi individu maupun institusi terkait. Kedua, politik hukum Pengaturan Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai satu-satunya organisasi perkumpulan Notaris didasarkan untuk memberikan peran sentral dalam menjaga kualitas layanan integritas profesi notaris. Ketiga Ius constituendum Organisasi Ikatan Notaris Indonesia yaitu dimungkinkan multi- bar sepanjang para Notaris berkehendak untuk membentuk organisasi lain selain INI, Adapun sesuai Kemenkum mengakui INI sebagai mitra tunggal dalam fungsi layanan seperti UKEN, magang, rekomendasi, kode etik, dan sanksi, secara yuridis tidak menutup kemungkinan munculnya organisasi notaris lain yang menjalankan fungsi di luar ranah yang telah ditetapkan oleh Kemenkum terhadap INI.en_US
dc.identifier.urirepository.uii.ac.id/handle/123456789/57879
dc.publisherUniversitas Islam Indonesiaen_US
dc.subjectNotarisen_US
dc.subjectOrganisasi Notarisen_US
dc.subjectDualisme Kepengurusanen_US
dc.subjectIkatan Notaris Indonesiaen_US
dc.titlePolitik Hukum Pengaturan Organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI)en_US
dc.typeThesisen_US

Files

Original bundle

Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
23921031.pdf
Size:
1.39 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:

License bundle

Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: