Perlindungan Hukum Bagi Debitor Atas Ketiadaan Roya Jaminan Fidusia Setelah Pelunasan Hutang Debitor Dalam Sistem Jaminan Fidusia Secara Elektronik

Abstract

Pasal 16 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Fidusia mewajibkan kreditor melakukan roya apabila hutang sudah lunas. Namun pada prakteknya masih sangat sedikit kreditur yang melaksanakan roya sehingga berpotensi menimbulkan berbagai masalah. Rumusan masalah yang diajukan : Bagaimanakah akibat hukum dari ketiadaan roya Jaminan Fidusia setelah pelunasan hutang debitor dalam sistem fidusia online? Bagaimana perlindungan hukum bagi debitor dari ketiadaan roya Jaminan Fidusia setelah pelunasan hutang debitor dalam sistem fidusia online?. Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana akibat hukum ketiadaan roya Jaminan Fidusia setelah pelunasan hutang debitor dalam sistem fidusia online dan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi debitor ketiadaan roya Jaminan Fidusia setelah pelunasan hutang debitor dalam system fidusia online. Penelitian ini termasuk tipologi penelitian hukum empiris. Data penelitian dikumpulkan dengan cara studi pustaka dan wawancara kepada Staf Pelayanan Hukum dan Kasubid AHU dan HKI Kanwil Hukum dan HAM Yogyakarta dan beberapa Notaris di Yogyakarta. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menarasikan dan membahas temuan-temuan penelitian dengan sudut pandang tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum terhadap debitor pemberi fidusia yang benda objek jaminannya tidak dilakukan penghapusan oleh penerima fidusia adalah benda tersebut tidak dimiliki sepenuhnya oleh debitor meskipun debitor telah melunasi hutangnya kepada kreditor, serta belum terdapat perlindungan hukum bagi pemberi fidusia apabila tidak dilakukan penghapusan jaminan fidusia oleh penerima fidusia, kuasa, atau wakilnya.