Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-IX/2011 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Abstract

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui kondisi 14 partai politik yang mengajukan Judicial Review atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik kepada Mahkamah Konstitusi. Dengan Rumusan Masalah yang diajukan yaitu: Apa alasan pemohon mengajukan Judicial Review atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik ?; Apa dasar pertimbangan Hakim Konstitusi memutuskan mengabulkan permohonan pemohon dalam pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik ?; Apa implikasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Partai Politik ?. Penelitian ini termasuk tipologi penelitian hukum normatif. Data penelitian dikumpulkan dengan cara studi pustaka. Analisis dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan dipadukan dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis politis. Hasil studi ini ini menunjukan bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28 C ayat (2), dan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kata Kunci: Partai Politik, Mahkamah Konstitusi, Judicial Review